MEDIA CENTER ROHUL- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Riau ke Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjadi harapan masyarakat Rohul untuk peningkatan dan pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat.

Kedatangan pimpinan dan anggota komisi IV DPRD Riau di Negeri Seribu Suluk disambut langsung Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos, Asisten I Bisman, Asisten II Ir H.M Ruslan M.Si, Kepala Bappeda Rohul M. Zaki, di Ruang Rapat Lantai III Kanto Bupati Rohul, Rabu (17/2/2021)

Rombogan Komisi IV DPRD Riau dipimpin Langsung Ketua Komisi IV H. Parisman Ihwan, SE MM, Wakil Ketua DPRD Riau H. Syafaruddin Poti SH, Kelmi Amri SH, Adam Syafaat, H. Abdul Kasim, SH, Hj. Farida H Saad SE, H. Yuyun Hidayat, ST, M.Sc, Ir H. Sahidin, Ir. Mardianto Manan, MT dan Anggota Komisi IV DPRD Riau Lainnya.

Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos mengucapkan terima kasih dan menjadi kehormatan bagi Pemkab Rohul atas kunjungan dari Komisi IV DPRD Riau, dengan harapan bisa membawa keberkahan khususnya pembangunan Infrastruktur jalan dan Jembatan di Negeri Seribu Suluk.

“Pemkab sangat menyambut baik atas Kunker Komisi IV DPRD Riau yang luar biasa ini, tentunya kita bersyukur, bak kata pepatah biasanya apabila kita menerima tamu pasti ada rezeki akan mengiringinya, kita berharap pembangunan infrastruktur bisa meningkat di Rohul,” harap Sekda

Dihadapan Komisi IV DPRD Riau, Sekda Abdul Haris mengatakan, kondisi infrastruktur jalan di Rohul yang menjadi kewenangan Provinsi masih banyak menjadi keluhan dari masyarakat, terutama pembangunan dan peningkatan Infrastruktur.

Sekda Abdul Haris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov, karena pada tahun 2020 kegiatan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu sudah banyak terealisasi dan 2021 direncanakan sekitar 71 miliar.

Haris Berharap kepada Pemprov Riau jembatan yang dibangun sebanyak 5 unit di Rohul pada tahun 2018 bisa dilanjutkan. Diharapkan tahun 2022 jembatan-jembatan tersebut bisa rampung untuk memperpendek akses transportasi masyarakat.

“Kemudian Jalan lintas Provinsi yang menghubungkan Suram-Senama Nenek-Bagan Tujuh Kecamatan Kunto Darussalam bisa ditingkatkan, Jalinprov Mahto dan Sontang, karena jalan itu sangat urgen bagi masyarakat untuk mengangkut hasil Pertanian, ujarnya

“Selain itu, untuk membangun turap penahan tebing di Sungai Rokan di Desa Kepenuhan Timur, karena kondisinya saat ini sering abrasi yang bisa mengancam rumah warga dan kini jaraknya dari Jalinprov hanya 11 Meter," ujarnya

“Kemudian kami berterima kasih karena ruas Jalan Rokan ke batas Sumbar tetap dilanjutkan dan itu juga sekarang menjadi urat nadi perekonomian yang sangat menentukan dikarenakan masyarakat di 4 Desa itu yang dulunya tertutup sekarang sudah terbuka,” ujarnya

Sementara itu, Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Riau H. Syafaruddin Poti SH mengatakan Kunker Komisi 4 DPRD Provinsi Riau ke Rohul ini untuk menyampaikan rencana pembangunan tahun 2020 yang telah diselesaikan.

Kemudian untuk tahun 2021 pelaksanaan APBD yang kewenangan provinsi di Bina Marga Khusus dan PUPR Riau lebih kurang ada 71 Miliar lebih, yang terfokus ada beberapa ruas jalan dan Rumah Layak Huni yang jumlahnya 266 unit.

“Yang kedua kami turun di sini adalah bahagian dari kepedulian kita terhadap Kabupaten Rohul pada saat ini adalah kita lihat kondisi ruas jalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang kewenangannya provinsi pada hari ini sangat memprihatinkan,” ujarnya

“Seperti ruas Jalan Sontang-Duri, ruas jalan yang ada di Kunto Darussalam kewenangannya provinsi dari sama nenek kabupaten Kampar sampai ke Simpang kambing itu belum tersentuh sama sekali, Kemudian Jalinprov di mahato Insyallah tahun ini sudah selesai,” tambahnya

Lanjut Syafarudin, Kemudian di ruas Jalan Rokan sampai ke perbatasan Sumbar dan ruas jalan dari perbatasan Tapung menuju Rokan Hulu antara Kampar dengan Rokan Hulu ini pemeliharaannya sangat minim sekali ini, Pihaknya minta kepada Pemprov untuk fokus ruas jalan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu sampai ujungnya perbatasan Sumatera Utara yang lebih utama.

“Kami minta kepada Pemkab Rohul untuk rencana pada Tahun 2022 pembangunan ini sebelum tercovery yang ditetapkan oleh Gubernur hasil dari Musrenbangdes, Kecamatan hingga Kabupaten akan dilakukan untuk membuat skala prioritas,” pintanya

“Kami minta apa saja yang menjadi skala Prioritas pada Tahun 2022 menjadi kewenangan provinsi, tapi hari ini menjadi harapan masyarakat yaitu ada beberapa proyek pembangunan jembatan yang mangkrak melalui dana Bankeu yang diberikan oleh provinsi pada tahun 2018 ini sangat diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya

Ia meminta ini kepada Gubernur Riau untuk menjadi skala prioritas Bankeu pada tahun 2022 ini untuk 5 unit jembatan minimal 3 unit jembatan diselesaikan pada tahun 2022.

“Karena ini harapan ketika kita turun di tengah-tengah masyarakat di wilayah yang ada jembatannya, Hal inilah yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami sebagai wakil rakyatnya di DPRD Riau Dapil Kabupaten Rokan Hulu,” katanya

Ketua Komisi IV H. Parisman Ihwan, SE MM mengatakan hal yang terpenting dalam merencanakan pembangunan untuk masyarakat pentingnya koordinasi antara Pemkab dengan Pemprov.

Ia menjelaskan porsi pembangunan untuk Rohul yang tersebar di Dinas, ada pembangunan Rumah Layak Huni 16 Miliar dan Bina Marga 71 M.

“Jadi koordinasi itu sangat penting, terkait kelanjutan 5 Jembatan ini anggarannya sekitar 96 Miliar, sudah di BPKAD Riau. Terkait turap penahan tebing itu kewenangan BPDAS melalui APBN, ini akan kita diperjuangkan kami sering konsultasi Kementerian terkait Sungai di Riau, banyak anggaran yang bisa dijemput di Kementerian,” pungkasnya. (MCDiskominforohul/Hen)

---