Media Center Rohul - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengelar rapat Koordinasi Pusat dan Daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang dukungan Pemerintah Daerah dalam penyediaan tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (21/05/2025).

Dari Rokan Hulu diikuti melalui zoom meeting oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh Asisten I Setda Rokan Hulu H. Fhatanalia Putra, S.Sos bersama dinas terkait dari Ruang Vidcon Diskominfo Rohul.

Berdasarkan SE setiap Kepala Daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota untuk untuk mendukung penuh kesuksesan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Ir. Restuardy Daud M.Sc, CGRE mengatakan program MBG ditujukan untuk membangun generasi sehat, cerdas, produktif untuk mempersiapkan menuju Indonesia Emas 2045.

"Desainnya adalah menyasar pada kelompok rentan seperti balita anak-anak sekolah termasuk santri ibu hamil dan ibu menyusui yang dilakukan melalui peningkatan atau penyediaan gizi kepada penerima manfaat" ungkapnya.

Restuardy mengatakan program ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang diarahkan untuk pemenuhan gizi selain itu juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengetasan kemiskinan dan pengembangan SDM yang berkualitas.

"Diharapkan juga ke depan program ini juga ditujukan sekaligus untuk mengurangi malnutrisi kemudian meningkatkan partisipasi sekolah serta untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan dan dapat menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi masyarakat yang produktif terutama di daerah-daerah atau perdesaan yang juga nanti akan menjadi basis produksi untuk makanan bergizi gratis" jelasnya.

Dirjen Bina Bangda Restuardy menerangkan Untuk mencapai program MBG saat ini, Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang penyelenggaraan program MBG diantaranya yang diatur di dalam adalah penyediaan lahan untuk membangun SPPG dengan skema pinjam pakai kepada Badan Gizi Nasional (BGN) walaupun program ini sepenuhnya akan didukung atau secara dominan dari APBN tetapi peran dan dukungan pemerintah daerah ini juga tetap diperlukan.

Dukungan dari Pemda yang di perlukan diantaranya penyediaan lahan daerah, selain itu Pemda diharapkan berkontribusi untuk penyediaan sarana dan prasarana SPPG seperti bangunan dan peralatan masak peralatan dapur, instalasi listrik air dan alat transportasi untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Kemudian mendukung ketersediaan yang utama salah satunya ketersediaan dan keterjangkauan terhadap bahan pangan baik secara akses, pasokan atau distribusi logistik dan juga keamanan pangan ini yang harus terjaga sehat sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh BGN.

Selanjutnya membina dan meningkatkan kapasitas petani peternak nelayan pelaku usaha mikro menengah dan kecil koperasi dan badan usaha milik desa untuk menyediakan komoditas bahan baku. Restuardy mengatakan presiden menargetkan 82,9 juta penerima manfaat ini ditargetkan sudah bisa mengakses atau menerima program MBG hingga akhir tahun ini 2025.

"Untuk melayani jumlah ini, diperlukan lebih kurang 30.000 SPPG, dimana 1542 ini akan dibangun dengan APBN dan sisanya 28.458 yang akan dibangun melalui kemitraan termasuk juga adalah dukungan dari pemerintah daerah" ungkapnya (AD/MC Diskominfo Rohul).