MEDIA CENTER ROHUL - Rapat Pembahasan bersama Kemenpan RB RI terkait fasilitasi anggaran kegiatan implementasi replikasi inovasi pelayanan publik tahun 2022, diikuti secara virtual oleh Kepala Badan BPKAD Rohul, Rabu (28/7/2021) di ruang Vidcon Diskominfo Rokan Hulu(Rohul).

Selain Kepala Badan BPKAD Rohul Suharman, Kegiatan ini juga diikuti Kepala Badan Bappeda Rohul M.Zaki bersama Kabag Organisasi Setda Rohul Sinta Sapta Kumala.

Dari hasil pembahasan yang disampaikan Menpan RB RI, dapat dijelaskan secara langsung oleh Kepala Badan BPKAD Rohul, Suharman NST kepada Awak media bahwa hasil pembahasan yaitu menitik beratkan kepada dukungan pemerintah daerah dari Provinsi maupun Kabupaten terhadap pelaksanaan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Daerah dimana diarahkan untuk mendukung baik secara anggaran maupun secara perencanaan serta yang terpenting bagaimana penerapan aplikasi nya nanti di OPD yang ada di Kabupaten termasuk Kabupaten Rokan Hulu khususnya di bidang layanan Publik.

Saat ditanya tentang dukungan yang akan diberikan Pemda Rohul dalam penerapan dan pengembangan Aplikasi seperti yang diharapkan Kemenpan RB, dapat dijelaskan secara langsung oleh Kepala BPKAD Rohul dimana dengan kondisi keuangan saat ini dalam hal mendukung Inovasi Pelayanan Publik ini, Pemda Rohul tetap Komitmen untuk mendukung program dari Kemenpan RB tersebut.

Suharman juga menyampaikan bahwa sebenarnya sebagian Dinas atau OPD telah ada melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik tersebut namun selama ini yang penganggaran nya secara khusus, dalam artian dari yang telah ada saat ini kita hanya perlu menyesuaikan dengan kegiatan kegiatan atau program Yang ada di OPD.

" Kita hanya tinggal menyesuaikan seperti contoh yang ada di Bappeda dimana ada E Kemiskinan dan aplikasi lain dan seperti di BPKAD ada Aplikasi SP2D Online" terang Suharman.

Dirinya juga mengakui telah mensurati seluruh OPD agar disetiap masing masing OPD memiliki Inovasi sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Jika telah ada maka hanya diperlukan pengembangannya yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses kegiatan pelayanan publik yang berkaitan baik dengan antar OPD maupun dengan masyarakat secara luas.(JK/MC/Kominfo)