Media Center Rohul-Menangani permasalahan dibidang sosial akibat Covid-19 di Prov.Riau, yang penyaluran bantuan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Mata Bansos dari Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota Se Riau.

Terkait penggunaan aplikasi mata bansos ini, kembali Sekretaris Daerah Prov.Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid lakukan Rapat bersama Sekda Kab/Kota Se Prov.Riau, Selasa (16/06/2020).

Dinsos P3A Rokan Hulu turut hadir dalam rapat ini yang di ikuti oleh Kepala Dinas  Sosial P3A Hj.Sri Mulyati,S.Sos didampingi Sekretaris Dinsos April Liyadi,SE,M.Si, dan Kasat Binmas Polres Rohul serta perwakilan dari kejaksaan Rokan Hulu.

Agenda rapat yang dilakukan membelatar belakangi permasalahan tentang 6 hal yang mana penugasan tim gugus tugas Akuntabilitas pengawasan percepatan penanganan covid-19, keputusan Gubernur Riau tentang penetapan alokasi bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan dampak sosial covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA. 2020, data usulan penerima bantuan sosial dari Pemerintah kabupaten / kota belum diverifikasi secara memadai dengan data kependudukan (NIK) sehingga berpotensi terjadi kesalahan data, selanjutnya dihawatirkan terjadi penumpukan bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes pada penerima bantuan sosial, kemudian perlunya kecepatan dalam penanganan dampak sosial yang disebabkan oleh covid 19 di wilayah provinsi Riau, serta belum jelasnya mekanisme penyaluran bantuan di tingkat kabupaten/kota (tunai/non tunai).

Kepala Dinsos P3A Rokan Hulu Sri Mulyati menyampaikan bahwa terkait Proposal bantuan Bankeu sudah diajukan pada 30 Mei lalu dan saat ini sedang di verivikasi di Provinsi.

Sri menambahkan terkait penggunaan Aplikasi Mata Bansos ini saat ini sudah dipergunakan dan belum terdapat adanya kendala sama sekali dalam artian baik baik saja.

"Untuk penyaluran bantuan Bankeu saat ini masih dalam tahap pengajuan Proposal ke Provinsi dan setelah diverifikasi barulah nanti Anggaran tersebut masuk ke Kas Daerah kita dan akan dibayarkan dari Dinas yang terkait dengan mengantarkan anggaran tersebut ke Kecamatan yang telah ada daftar nama penerima nya yakni sebesar 300 RB/KK" jelas Sri Mulyati

"Sedangkan data penerima bantuan tersebut adanya perobahan data yang dikarenakan terjadinya tumpang tindih namun untuk tahap awal akan dibayarkan terlebih dahulu baru selanjutnya bisa dilakukan perobahan datanya" tambahnya.

Untuk data real keseluruhan penerima bantuan dari Provinsi saat ini se Rokan Hulu sesuai yang disampaikan Kadis Sosial P3A Hj.Sri Mulyati,S.Sos adalah sebanyak 8.714 Penerima.

Sri Mulyati Berharap yang mana Aplikasi Mata Bansos saat ini hanya bisa di manfaatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten, supaya penyaluran lebih cepat alangkah baik nya jika dibolehkan diadakan Admin pihak Kecamatan bahkan Desa untuk bisa memanfaatkan Aplikasi Mata Bansos ini sehingga pengerjaannya akan lebih cepat dilaksanakan.

Dalam agenda rapat, juga disampaikan Rencana Pengembangan penggunaan aplikasi mata bansos ini berupa penambahan fitur verifikasi data penyaluran bantuan UMKM terdampak covid-19 dalam rangka pemulihan Ekonomi Nasional, kemudian data UMKM dapat diselaraskan dengan database OSS apabila diberikan akses yang memadai, selanjutnya nya data penerima bantuan dapat diselaraskan dengan database kependudukan (NIK) dan juga apabila diberikan akses, kemudian data penerima bantuan dapat mengkonfirmasi data klaim BPJS kesehatan, serta Aplikasi Mata Bansos dijadikan sebagai Big Data bantuan.(JK/MC/Diskominfo)