Media Center Rohul — Kementrian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) laksanakan tinjauan langsung dalam penanganan kawasan kumuh di wilayah Danau Dipo Boncah Balong Kecamatan Kepenuhan, Kamis (16/10/2025).

Hadir langsung Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si, didampingi Kasi Wilayah 1 Widia Yulianti, Kasatker Kawasan perumahan dan permukiman Provinsi Riau Suindar Agung.

Hadir juga Wakil Bupati Rohul H. Syafaruddin Poti, S.H M.M didampingi Kasatpol PP Gorneng, S.Sos, M.Si, Kadishub Minarli Ismail, S.P, Kadis Pariwisata H. Helfiskar, S.H, M.H, Kadis Perkim Desmadiana, S.Sos, MM didampingi Kabid Kawasan Permukiman Fachruddin Siregar, ST.,MT, Camat Kepenuhan Gustia Hendri, S.Sos, M.Si dan pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati Syafaruddin Poti menyampaikan tinjauan ini merupakan tindak lanjut dari identifikasi awal kondisi lingkungan permukiman, infrastruktur dasar, serta usulan kegiatan prioritas dalam rangka pengentasan kawasan kumuh Danau Dipo Boncah Balong sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Penanganan Kawasan Kumuh (RPKK) Kabupaten Rohul.

"Kita tentu berkomitmen terhadap pelaksanaan penanganan kawasan kumuh ini dengan mengarahkan OPD terkait untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan sesuai rencana." ujar Poti.

Wabup menambahkan dengan tinjauan langsung dari Dirjen Kawasan Pemukiman yang membuktikan perhatian khusus pemerintah pusat untuk segera menertibkan kawasan kumuh danau dipo boncah bolang agar cepat teratasi.

Ditempat yang sama, Kadis Perkim Desmadiana menyampaikan rencana penanganan difokuskan diantaranya TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), Drainase, Sanitasi dan kegiatan lainnya dalam penanganan kawasan kumuh Danau Dipo Boncah Balong Kecamatan Kepenuhan.

"Alhamdulillah seluruh stakeholder yang diundang hadir dan memberikan komitmen bersama untuk berkolaborasi sehingga diharapkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dengan target selesai pada bulan 31 Desember 2025". Pungkas Desmadiana.

Dengan adanya sinergi bersama Kementrian PKP dan lintas sektor ini, diharapkan kawasan Danau Dipo Boncah Balong dapat segera keluar dari kategori kumuh dan menjadi lingkungan yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan. (FR/MCDiskominfo).