MEDIA CENTER ROHUL- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) bersama DPRD Rohul menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pjs Bupati Rohul Drs H. Masrul Kasmy M.Si dengan Wakil Ketua DPRD Rohul Nono Patria Pratama, diruang Rapat Paripurna DPRD Rohul, Rabu (11/11/2020). KUA-PPAS APBD 2021 yang diteken bersama itu, akan menjadi dasar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohul tahun anggaran 2021.

Arisman sebagai Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohul menjelaskan Pembahasan KUA-PPAS dapat diawali ditingkat Komisi dengan OPD sebagai bahan masukan Banggar. Untuk Pembahasan awal Komisi dan OPD telah dilaksanakan 11 hingga 14 Agustus 2020.

“Pembahasan ditingkat Komisi ini menghasilkan rekomendasi yang cukup penting sebagai bahan masukan bagi Banggar dalam proses bersama TAPD,” terang Arisman

Lanjutnya, Pembahasan KUA-PPAS dengan Banggar dan TAPD dilakukan beberapa tahap, mengingat untuk tahun anggaran 2021 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri dan beberapa kali terjadi pemutakhiran Nomenklatur.

“Pembahasan Banggar dengan TAPD dari 18 Agustus 2020 sampai pertengahan September 2020, Kemudian lanjutan pembahasan pada 15 Oktober hingga 10 November 2020, dilakukan finalisasi hasil pembahasan tanggal 11 November 2020,” ujarnya

Arisman menjelaskan Prioritas pembangunan pada APBD 2021, Penguatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan serta Produk olahan secara berkelanjutan. Memantapkan keterpaduan pembangunan Infrastruktur daerah untuk mendukung pembangunan pariwisata dan pertanian.

“Kemudian memantapkan kualitas SDM dengan memastikan ketersediaan Pendidikan dan Kesehatan berkualiatas, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan sistem Monitoring dan Evaluasi terintegrasi untuk pelayanan Publik yang memuaskan, Meningkatkan Investasi daerah,” kata Arisman   

Dari sisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Arisman menjelaskan yang meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan Daerah Rp 1.115.482.824.248 yang bersumebr dengan rinncian PAD ditargetkan sebesar Rp 143.122.916.858 dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain pendapatan daerah yang sah.

“Kemudian Pendapatan Transfer pada APBD 2021 ditargerkan sebesar Rp 172.359.862.392, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer antar Daerah. Sementara DAK 2021 bagia pendapatan, belum dimasukkan anggarannya struktur APBD, karena belum ada payung hukumnya,” jelas Arisman

Kemudian Belanja pada APBD 2021 berjumlah sebesar Rp 1.148.870.158.367, yang terdiri dari belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belaja operasional Rp.939.669.082.006, dan belanja pegawai yang mencapai Rp 557.719.565.273. Kemudian, Belanja barang dan jasa mencapai Rp 339.400.866.733. Belanja Hibah Rp 36.276.250.000 dan bantuan sosial Rp 6.668.400.000.

“Sementara Belanja Modal tahun 2021 Rp 107.029.147.945. Belanja modal itu terdiri dari pengadaan tanah Rp 938.000.000, Pengadaan peralatan Rp 11.720.710.945, pengadaan gedung Rp 36.720.710.945. Jalan dan irigasi sebesar Rp 57.413.249.000, Aset Tetap lainnya sebesar Rp 355.400.000 dan biaya tak terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,” Jelas Arisman

Kemudian Belanja lain yang disepakati Pemkab Rohul dan DPRD yakni Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja bagi hasil sebesar Rp.8.127.399.700 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 89.004.500.716.

"Bila dibandingkan pendapatan, maka pada tahun 2021 akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 33.387.344.119. Namun defisit tersebut dapat tertutupi dengan sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2020 sehingga prinsip penyusunan APBD terpenuhi," ujarnya.

Dalam laporannya, Arisman juga menyampaikan anggaran di masing-masing OPD, seperti Disdikpora Rp 324,6 M, Dinas Kesehatan Rp 160 M, Dinas PUPR Rp 88.1 M, Dinas Perkim Rp 63.7 M, Bappeda Rp 9.85 M, Dishub Rp 13.1 M, DLH Rp 11.1 M, Disdukcapil Rp 8.2 Miliar.

Sementara Dinsos P3A Rp 5.82 M, Diskop UKM Nakertrans Rp 3.5 M, BPBD Rp 2.58 M, Disdalduk KB Rp 3.9 M. Kemudian Disparbud Rp 4.3 M, Kesbangpol Rp 4.6 M, Satpol PP Damkar Rp 16.6 M, Sekretariat Daerah Rp 53.3 M, Sekretariat DPRD Rp 78.5 M, BKPP Rp 8.8 M,

Kemudian, BPKAD Rp 34.6 M, Inspektorat Rp 13.1 M, DPMTSP Rp 7.87 M, 16 Kecamatan Rp 40.5 M, Bapenda Rp. 18.3 M, DKPP Rp 4.5 M, DPMPD Rp 4.82 M, Diskominfo Rp 8.9 M, DTPH Rp 14.6 M, Disnakbun Rp 25.8 M, Disperindag Rp 10 M, Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 2.9 M.

Sementara itu, Pjs Bupati Rohul Masrul Kasmy mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Rohul, serta jajaran TAPD Rohul dan Sekretariat DPRD yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2021.

“Nota kesepakatan KUA-PPAS APBD ini adalah rangkuman persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Rohul dengan DPRD dalam proses awal penyusunan dokumen penganggaran rancangan APBD Kabupaten Rohul Tahun Anggaran 2021,” ujar

“Kami telah menerima saran dan pendapat, maka setiap keputusan yang diambil hasil keputusuan bersama, dengan telah disepakati KUA-PPAS APBD 2021 tentunya sebagai pedoman menyusunan RAPBD tahun 2021,” kata Masrul Kasmy dalam sambutannya

Pjs Bupati Rohul Masrul Kasmy juga menanggapi postur KUA-PPAS APBD 2021, kepada Media Ia menilai belanja Aparatur lebih tinggi daripada belanja Modal, Ia berharap ada efisiensi pada Aparatur dengan harapan memperbanyak kegiatan Pembangunan.

“Kalau saya lihat belanja Aparatur lebih tinggi daripada belanja Publik/Modal, artinya secara teori ini kurang tepat, perlahan-lahan kedepan memang harusnya belanja Publik lebih besar dari belanja Aparatur, sehingga ada efisiensi di kepegawaian dimaksimalkan untuk kegiatan perkantoran, kemudian diperbanyak untuk pembangunan,” harap Masrul Kasmy

“Karena ada mekanisme dalam penyusunan ini, sayakan hanya berteori untuk kedepannya artinya sekarang ini jika diubah tak semudah itu, karena nanti akan berefek lambatnya perjalanan, saya bisa saja tak tandatangan, tapi akan berefek pada lambatnya perjalanan dan bisa-bisanya tak jadi,” katanya

Masrul Kasmy mengaku saat Rapat dengan Tim TAPD Pemkab Rohul, Dia mengingin profil APBD yang sehat, jangan sampai pendapatan itu dipaksakan ataupun pengeluaran terlalu tinggi, jika dilihat dari strukturnya masih tinggi untuk Aparatur.

Ia juga meminta kepada Sekwan dan Pimpinan DPRD untuk kedepan kehadiran kepala OPD sebagai pemegang kegiatan, karena kehadiran OPD saat ini masih minim. Ia meminta dnegan bangun semangat dan sesuai aturan menggunakan pakaian PSR, sebagai upaya bersama-sama menegakkan kewibawaan. (MCDiskominforohul/Hen)