Media Center Rohul - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mulai mematangkan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui rapat pelaksanaan dan pembahasan forum perangkat daerah, Rabu (13/8/2025) di Aula Bappeda Rohul.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si, bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, serta Ketua Komisi II, III, dan IV DPRD Rohul. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau perwakilannya turut hadir untuk memberikan masukan strategis.

Kepala Bappeda Rohul, H. Yusmar, menjelaskan bahwa forum ini menjadi salah satu tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan Rohul lima tahun ke depan, sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Prosesnya ada enam hingga tujuh tahapan. Saat ini kita berada di tahap awal yang melibatkan lintas OPD. Kalau diibaratkan pohon, visi adalah batangnya, misi adalah dahan, OPD itu rantingnya, program adalah daunnya, dan hasil akhirnya adalah buah. Semua ini harus tersusun agar menopang visi-misi kepala daerah,” jelas Yusmar.

Ia menambahkan, penyusunan RPJMD akan melalui empat langkah lanjutan hingga ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). “Proses ini penting agar yang disusun sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, mengingatkan bahwa sebelum RPJMD ditetapkan, masih ada tahapan lain yang wajib dilalui sesuai amanat undang-undang. Ia berharap penyusunan RPJMD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas. Kita wajib pro terhadap rakyat kecil yang membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah. Infrastruktur boleh menjadi prioritas, tapi ESDM dan penguatan UMKM juga harus diperhatikan. Kalau UMKM kita maju, otomatis masyarakat akan sejahtera,” tegasnya.

Dengan penyusunan RPJMD ini, Pemkab Rohul menargetkan arah pembangunan yang jelas dan terukur hingga tahun 2029, dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi kerakyatan. (Komimfo/JK).