Media Center Rohul - Aliansi Masyarakat Desa Sei. Kuning, Senin (30/9/2024) melakukan aksi damai penyampaian pendapat di depan Kantor Bupati Rokan Hulu(Rohul) dengan permintaan agar Pabrik Kelapa Sawit PT.Sumatera Karya Agro (SKA) ditutup sementara.

Dimana tuntutan Menutup Operasi PT SKA oleh Aliansi Masyarakat Desa Sei Kuning ini minimal sebelum Standar Layak Operasi (SLO) dikeluarkan pemerintah.

Menanggapi dan menyambut kedatangan Aliansi Masyarakat Des Sei Kuning tampak Kaban Kesbangpol Suharman, didampingi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muzayyinul Arifin dan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Rokan Hulu T. Omar Krishna.

Menanggapi hal tersebut atas nama Pemerintah Rokan Hulu Sekretaris DLH Rohul Muzayyinul Arifin menyampaikan bahwa perihal tindakan penutupan sementara  PT SKA bukan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi wewenang dari Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan persetujuan-persetujuan teknis dan persetujuan lingkungan (SKKLH/AMDAL) kegiatan PKS PT. SKA diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Namun demikian tambahnya, sebagai kegiatan pembinaan dan upaya mediasi maka DLH Kab. Rokan Hulu berinisiatif mengundang Manajemen PT. SKA untuk melakukan ekspose progress pelaksanaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan PT. SKA yang telah dikeluarkan oleh DLHK Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai di Aula Kantor DLH Kab. Rokan Hulu.

Dalam kesempatan itu, DLH Kab. Rokan Hulu juga mengundang DLHK Prov. Riau, Camat Rambah Samo, Kepala Desa Sei. Kuning, Perwakilan masyarakat Desa Sei. Kuning, Kasat. Reskrim  dan Kasat. Intel Polres Rohul, Polsek Rambah Samo, Danramil Rambah Samo, Kasat Pol PP dan sejumlah instansi terkait lainnya untuk mengikuti kegiatan ekspose tersebut.

Dengan adanya penyampaian pelaksanaan kegiatan tersebut, Aliansi Masyarakat Desa Sei. Kuning akhirnya sepakat untuk menghadiri kegiatan ekspose tersebut dan kemudian membubarkan diri. (JK/MCKominfo).