MEDIA CENTER ROHUL- Dalam rangka untuk sukseskan Pilkada serentak 2020 direktorat Jenderal Politik Badan Pemerintahan Umum (POLPUM) lakukan Rapat koordinasi yang membahas tentang isu-isu strategis terkait persiapan Pilkada serentak serta konsolidasi lanjutan dan pemantapan penerapan protokol kesehatan covit 19 pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Jum'at (26/06/2020).

Adapun agenda rapat tentang sosialisasi peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) dan peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu) terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020.

Agenda rapat diikuti seluruh Kesbangpol Provinsi dan Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak serta Diskominfo Provinsi dan Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, dengan narasumber bersama Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ketua Bawaslu RI, Abhan,SH.MH, Serta dari Direktur Fasilitasi Kepala Daerah (FKDH) dan DPRD, Drs.Budi Santoso,M.Si.

Diawali dengan pembahasan terkait isu-isu strategis dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan oleh PLT Dirjend Polpum Kemendagri bahwa semenjak ditetapkannya perpu nomor 2 tahun 2020 tentang lanjutan tahapan pelaksanaan Pilkada maka seluruh Kesbangpol provinsi dan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar tetap aktif mengikuti perkembangan tahapan pelaksanaan Pilkada.

Ditjen polpum berharap kepada Kesbangpol agar setiap waktu memberikan laporan terkait hasil pemantauan yang dilakukan di setiap daerah guna supaya bisa mengambil langkah dalam menghadapi jika ada kendala dalam pelaksanaan di daerah serta berharap agar pihak Kesbangpol melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap permasalahan yang mengganggu stabilitas politik sosial dan keamanan yang ada di daerah masing-masing.

Selanjutnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan pemerintah juga secara intens telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah untuk memastikan setiap proses dan dukungan dalam proses penyelenggaraan Pilkada ini bisa berjalan dengan baik; tambah nya.

Adapun dukungan pemerintah dan Pemda dalam pilkada serentak 2020 ini seperti fasilitasi dukungan regulasi anggaran Pilkada, peran aktif Kesbangpol dalam setiap tahapan, menjaga stabilitas politik dan keamanan, sosialisasi pelaksanaan Pilkada, serta penguatan fungsi komunikasi.

Kemudian adapun isu-isu substansial dalam mendorong Pilkada serentak berkualitas adalah isu anggaran kemudian isu jaminan kesehatan dan isu petahana.

Selanjutnya komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi sebagai narasumber mengatakan bahwa amanat perpu nomor 2 tahun 2020 sesuai pasal 122A ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU.

Sesuai hasil kesepakatan bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 27 Mei 2020 tahapan Pilkada bisa dilaksanakan sepanjang atau dengan syarat protokol kesehatan dilakukan di setiap tahapan,oleh karena itu penerapan protokol kesehatan menjadi persyaratan mutlak dalam pilkada serentak tahun 2020 ini.

Selanjutnya Pramono ubaid juga menjelaskan bahwa seluruh petugas KPU sebelum melaksanakan tugasnya diharuskan melakukan rappid test terhadap personil KPU, kemudian menggunakan alat pelindung diri berupa masker bagi personil KPU, menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan pelindung wajah bagi petugas PPS yang sedang melakukan verifikasi faktual, PPDP yang sedang melakukan coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, kemudian selanjutnya penyediaan sarana sanitasi yang memadai untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, serta pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai.

Sedangkan dari pihak Bawaslu menjelaskan adanya beberapa isu di dalam drakor Bawaslu yang mana pertama tentang penerapan standar prosedur pencegahan covid-19, kemudian isu yang kedua tahapan persiapan pengawasan tahapan dengan alasan pengawasan sesuaikan dengan kondisi bencana non alam covid-19, untuk isu ketiga langkah-langkah persiapan pengawasan tahapan dengan alasan langkah-langkah merupakan upaya pencegahan penyebaran covid-19 pada saat menjalankan tugas, untuk Islam yang ke-4 adalah pengawasan protokol kesehatan dengan alasan protokol kesehatan pencegahan covid 19 sudah menjadi tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sehingga menjadi objek pengawasan Bawaslu.

Ketua Bawaslu menambahkan adapun isu yang kelima adalah rekomendasi penundaan pemilihan dengan alasan melindungi hak pilih dan legitimasi dari pemilihan, istri yang ke-6 adalah pemenuhan protokol kesehatan dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran, isu yang ke-7 mekanisme penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, isu yang ke-8 adalah mekanisme sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi secara TSM, untuk itu yang ke-9 mekanisme sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi secara TSM secara Daring, yang ke-10 mekanisme pembahasan dugaan tindak pidana pemilihan di sentra Gakkumdu, isu yang ke-11 pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan, dan yang terakhir isu strategis nya adalah kerjasama dengan alasan kerjasama diperlukan sebagai upaya untuk tetap melakukan pencegahan dan antisipasi penyebaran serta penanganan covid 19 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawas pemilihan dalam pilkada serentak 2020.

Sebagai Direktur FKDH dan DPRD Budi Santoso menyampaikan bahwa dalam sistem kesatuan negara republik Indonesia yang paling berharga adalah kedaulatan ada ditangan rakyat dan Pilkada adalah merupakan sarana nya, bahwa yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan rakyat ini adalah pemerintah pusat dan daerah.

Dipenghujung rapat PLT Dirjen Polpum Kemendagri Berharap kepada Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten yang mana Kepada Kesbangpol, agar dapat mendukung proses setiap tahapan pilkada 2020, kemudian Kepada Kominfo, untuk dapat mendukung sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasinya di Pilkada 2020 dan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan, Serta Kepada Satpol PP, untuk ikut membantu aparat keamanan dalam rangka menjaga kemaanan dan ketertiban masyarakat selama pilkada 2020 berlangsung.(MCRohul/JK)