MEDIA CENTER ROHUL- Pasca dilakukan perjanjian kerjasama antara Bappeda Rokan Hulu (Rohul) dengan Universitas Riau (Unri) Pekanbaru terkait Kajian Penyusunan Dokumen Penguatan Data dan Kelembagaan serta Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rohul, Selasa (7/6/2022) lalu.

Tindak lanjuti kerjasama tersebut, Tim LPPM UNRI telah melakukan penelitian dan kajian melalui metodologi ilmiah. Dari hasil kajian itu, Tim LPPM Unri Pekanbaru menyerahkan hasil kajian Penguatan data, Kelembagaan serta Penanggulangan Kemiskinan Daerah Rohul yang membuahkan 10 rekomendasi.

Hasil Kajian tersebut diserahkan langsung Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Prof. Dr. Syaiful Bahri atas nama Rektor Universitas Riau (UNRI) kepada Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Drs. Yusmar, M. Si, di Gedung Rektorat UNRI Panam, Pekanbaru, Jumat (8/11/23).

Hadir juga pada acara tersebut mendampingi Kepala Bappeda Rokan Hulu, Kabid Litbang Bappeda Rohul Nelson, ST beserta staf Tajarussalim, SE, Rosnawati, S.A.P. dan Dodi Pernandez.

Sementara Tenaga Ahli yang melaksanakan kajian terdiri dari : Dr. Dahlan Tampubolon, SE, M.Si, ahli Sosial Ekonomi, Dr. Sri Endang Kornita, SE, M.Si, ahli Sosial Kependudukan, Bunga Chintia Utami, S.Sos, ME, ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Misdawita, S.Si, ME, ahli Statistik Sosial.

Hasil kajian tersebut berkesimpulan, bahwa kemiskinan utama di Kabupaten Rokan Hulu di karena oleh faktor ekonomi 61.1%, Infrastruktur 20.4%, Pendidikan 12,1% dan Kesehatan 6,3%.

Kemudian penyebab dari kemiskinan tersebut, adalah karena karakteristik kepala rumah tangga miskin itu sendiri yang meliputi tingkat pendidikan pada umumnya hanya sampai SD, yaitu 47.2% dan 47.2% bekerja sebagai buruh.

Selain itu, keterbatasan penguasaan dan akses terhadap sumber daya produktif dan rendahnya kemampuan SDM di luar bidang aktifitas pertanian yang mencapai 79,2 % untuk pedagang dan 20.8% untuk buruh.

Dengan demikian berdasarkan hasil kajian tersebut, salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu adalah tersedianya data kemiskinan yang tepat dan akurat, agar dapat di gunakan sebagai penentuan target, pelaksanaan program, bahan perbandingan dan evaluasi kemiskinan yang tepat.

Kajian juga menghasilkan, bahwa secara kelembagaan yang dapat meningkatkan sekaligus mengangkat kemiskinan kepada posisi yang lebih baik adalah pihak swasta dan elemen masyarakat lain nya 65, 9% melalui kesempatan berwirausaha.

Sedangkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan orang miskin, hanya 26,3%. Sementara orang miskin itu sendiri dalam perbaikan kehidupan termasuk dalam memberikan informasi kondisi rumah tangganya secara jujur hanya terdapat 7.9%.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Tim peneliti memberikan rekomendasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Strategi penanggulangan kemiskinan harus disusun secara terpadu, saling terkait, sistematis dan tidak saling terpisah dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dari berbagai elemen dimensi kemiskinan.

2. Program pengentasan kemiskinan harus difokuskan pada desa-desa dan kecamatan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di desa-desa.

3. Upaya pemberdayaan perlu dilakukan dari tingkat atas hingga ke bawah dengan cara mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Paradigma pendidikan perlu dimodifikasi. Artinya bobot pengajaran di Sekolah harus lebih ditekankan pada pengetahuan praktis/teknis atau kejuruan sebagai dasar pengembangan keterampilan yang diperlukan mereka dalam kehidupan nyata sesuai dengan lingkungannya.

5. Penduduk usia sekolah yang putus sekolah perlu diberikan pendidikan informal yang lebih menekankan pada pengetahuan dan kemampuan praktis.

6. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab kemiskinan, perlu dikembangkan survei yang lebih rinci melalui sampel yang lebih banyak agar informasi yang diperoleh lebih variatif dan mendalam.

7. Perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap data makro dan mikro kemiskinan yang bersifat umum dan spesifik lokal. Data mikro kemiskinan lebih bersifat identifikasi, sedang data makro untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan.

8. Untuk menilai kemajuan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan perlu pemutakhiran data terhadap jumlah masyarakat miskin yang telah ditetapkan sehingga nantinya akan diperoleh data base kemiskinan yang menyeluruh, lengkap dan up to date.

9. Perlu dikembangkan Aplikasi / sistem pemantauan efisien (early warning system) untuk mengetahui penyebab perubahan kemiskinan masyarakat, seperti indikator harga produsen, indikator harga konsumen, dan indikator upah.

10. Perlu memperkuat kapasitas berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menggunakan indikator kemiskinan lokal untuk berbagai kepentingan, terutama yang menyangkut program pembangunan.

Kepala Bappeda Rohul Drs. Yusmar M.Si berharap 10 rekomendasi dari Tim peneliti LPPM Unri Pekanbaru dijadikan sebagai dasar dan masukan bagi Pemerintah dan semua pihak dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

"Kita berharap dengan adanya 10 rekomendasi hasil penelitian secara ilmiah tentang penanggulangan kemiskinan khususnya kelengkapan data dan kelembagaan yang tepat, diharapkan dapat memberikan langkah dan terobosan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu berjuluk Negeri Seribu Suluk ini," pungkasnya. (MCDiskominforohul/Hen)

---