MEDIA CENTER ROHUL- Rapat Koordinasi Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau dengan kab/kota bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Letnan jendral TNI Suharyanto, SSos, MM, dipimpin oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si

Dari Rokan Hulu diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Rokan Hulu Muhammad Zaki SSTP, M.Si, Kajari Rohul Fajar Haryowimbuko, SH,MH, Asisten 2 Drs. Ibnu Ulya, M.Si, Danramil 02 Rambah, Kapolres, Kalaksa BPBD Rohul Julzandri Rosa, Kadis Peternakan dan Perkebunan CH Agung Nugroho, Sekre Diskominfo Zulfikri, S.Sos, M.Si, Sekretaris DLH Rohul Muzayyinul Arifin, ST, M.Si, serta Kabid Lalulintas dan angkutan Jalan Dishub Rohul Arie Gunadi, S.STP.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, SSos, MM mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pada rakornas PB BNPB tahun 2023 menyebutkan bahwa apa yang ditakuti oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi bukan lagi perang tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti oleh semua negara adalah perubahan iklim dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis.

Suharyanto menyampaikan dalam penanggulangan Karhutla yakni dengan memprioritaskan upaya pencegahan infrastruktur monitoring dan pengawasan hingga ke tingkat bawah serta mencari solusi permanen agar tidak ada lagi masyarakat/Perusahaan membuka lahan dengan cara membakar serta melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut

"kemudian jangan biarkan api membesar harus tanggap dan jangan sampai terlambat serta lakukan langkah penegakan hukum tanpa kompromi " ujarnya.

Kepala BNPB mengatakan Berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dimana disebutkan BNPB bertugas untuk melakukan kolaborasi kegiatan yakni peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara terpadu bersama Kementerian/lembaga, TNI Polri dan masyarakat di kawasan rawan karhutla kemudian memberikan dukungan dana kepada Pemda Kementerian atau lembaga TNI Polri lembaga kemasyarakatan dan pihak lain yang dipandang perlu, dan selanjutnya memberikan dukungan berupa operasi udara termasuk Tekhnologi Modifikasi cuaca (TMC) dan operasi darat pada tingkat nasional provinsi dan kabupaten kota serta mengerahkan sumber daya dalam pengkoordinasian penanggulangan karhutla.

"Dukungan BNPB untuk operasi udara penanganan Karhutla untuk provinsi Riau telah diberikan dukungan helikopter untuk patroli sebanyak 3 unit Kemudian untuk water boombing sebanyak 3 unit Dan penanganan Karhutla dengan operasi udara sedang dilakukan secara kontinu selama masa siaga darurat" jelasnya.

Memasuki musim kemarau, Suharyanto mengungkapkan Pada 29 Mei 2023 seluruh provinsi prioritas sudah menetapkan satu siaga darurat berencana kebakaran hutan dan lahan.

"Karena akan memasuki musim kemarau, 6 provinsi Prioritas sudah menandatangani status Siaga darurat Bencana Karhutla pada 29 Mei 2023" jelasnya.

Sementara itu, Berdasarkan data terkini penanggulangan karhutla di provinsi Riau tahun 2023 mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Juni 2023 ditemukan jumlah Hotspot sebanyak 657 titik, di mana terbesar berada di kota Dumai 228 titik, kabupaten Bengkalis yakni 109 titik dan untuk luasan lahan terbakar di provinsi Riau berjumlah 473,58 hektar

Oleh karena itu Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si mengatakan Provinsi Riau mengeluarkan status siaga darurat dimulai pada tanggal 13 Februari hingga 30 November 2023 berdasarkan keputusan Gubernur Riau nomor kpts. 191/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

lanjut Gubri, teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan karhutla tahun 2023 untuk provinsi Riau sudah dilakukan sebanyak tiga tahap mulai dari 19 April hingga 9 Juni 2023.

Selain memberikan dukungan melalui udara BNPB juga memberikan dukungan untuk operasi darat penanganan Karhutla Provinsi Riau seperti menyediakan pompa induk, pompa sedang, pompa cincin, APD dll" jelas Syamsuar.

Oleh karena itu, Gubri berharap pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah mengenai sistem penanggulangan Karhutla, mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD baik itu di provinsi maupun di Kabupaten, mengalokasikan biaya yang memadai dalam APBD baik rutin/BTT.

"Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota, serta mewajibkan pelaku usaha kehutanan dan pertanian memiliki SDM dan sarpras serta melaksanakan penanggulangan karhutla di wilayahnya" ujarnya.

Gubri Syamsuar menambahkan Kendala yang ditemukan dalam penanggulangan karhutla di mana sebaran gambut di provinsi Riau merupakan yang terluas di pulau Sumatera mencapai sekitar 5.095 juta hektar atau sekitar 52% dari total lahan gambut di pulau Sumatera.

"Dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan tanah lahan melakukan upaya pembasahan (rewetting) lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutla melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh satgas udara lanud roesmin noerjadin Pekanbaru" tutupnya. (MC Diskominforohul/Ade)

---