Media Center Rohul-Untuk memenuhi tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohul menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKI) di Aula Bappeda Rohul, Kamis (29/02/2024).

Hadir Bupati Rohul yang diwakili Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.si PLT Sekwan DPRD Rohul Drs. H. Sariaman, M.Si Kepala Bappeda Rohul Drs. Yusmar, M.Si, Para Staf Ahli, Camat, Kepala Dinas serta seluruh OPD terkait.

Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan terhadap Rencana Awal RKPD Rohul Tahun 2025 diikuti oleh 75 orang yang terdiri atas unsur DPRD, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat serta LSM.

Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si sebagai perwakilan Bupati Rohul menyampaikan FKI yang dilaksanakan saat ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rangkaian akhir RKPD, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Rancangan Awal RKPD dibahas bersama secara keseluruhannya.

"Tujuan Forum Konsultasi Publik hari ini adalah memaparkan rencana pembangunan untuk tahun 2025 yang dibahas bersama untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh unsur terkait tentang pelaksanaan rencana kerja Pemerintah, dimana pada tahap ini program kegiatan yang akan disusun nanti merupakan penyempurnaan program kegiatan perangkat daerah yang belum terlaksana ditahun sebelumnya" tutup Ibnu Ulya.

Kepala Bappeda Rohul Drs. Yusmar, M.Si menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta forum yang telah datang, dikarenakan kegiatan ini merupakan hal yang penting untuk perencanaan pembangunan Rohul yang akan datang dan berharap peran aktiv seluruh pihak agar pembangunan semua sektor dapat terlaksana.

Kepala Bappeda juga menyampaikan Prioritas di Tahun 2025 fokus pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan layanan bidang Kesehatan dan Pendidikan, pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi daerah, peningkatan kualitas Infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Kegiatan FKI ditutup dengan penandatangan berita acara kesepakatan yang dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta Perwakilan Masyarakat yang hadir. (FR/McKominfo)

---