MEDIA CENTER ROHUL - Teknis Percepatan Penurunan stunting sekaligus Pemantapan Konvergensi untuk Percepatan Penurunan stunting di seluruh daerah di Indonesia Kementrian Adakan Rapat Koordinasi(Rakor)Teknis Nasional Percepatan apenurunan Stunting Pemerintah kabupaten/Kota secara Virtual yang di ikuti Pemkab Rokan Hulu(Rohul)yang di ikuti,kepala Bappeda Rohul Drs.Yusmar,M.Si,Plt.Bkbpp Rohul Dr.Leni,Dinas Kesehatan dan perwakilan Dinsos Rohul Senin (5/12/2022) Di Ruang Zoom Meeting Diskominfo Rohul

Dalam kegiatan tersebut Pemerintah Pusat menetapkan 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 dan Adapun 12 provinsi tersebut yakni :Lima provinsi dengan jumlah Balita stunting terbanyak, yaitu :Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,Sumatera Utara dan Banten danTujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur ,Sulawesi Barat, Aceh,Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara,Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Kemudian berdasarkan kondisi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) serta kendala yang dihadapi saat ini oleh sebab itu untuk perbaikan pelaksanaan PPS kedepan Dalam Percepatan Penurunan Stunting,telah ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, Dimana Stranas tersebut dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, yaitu Indonesia bebas stunting yang juga merupakan target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2O25-2O3O yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target pada tahun 2024 (sebagaimana disebutkan dalam Perpres 72 tahun 2021) dan sisa waktu 2 tahun kedepan bisa dimanfaatkan untuk mencapai target Nasional.

Selanjutnya pemeritah pusat juga menghimbau seluruh daerah untuk melakukan arahan intervensi spesifik di Semua sekolah dan pesantren setingkat SMP SMA dan melaksanakan aksi bergizi,pemeriksaan kehamilan,Seluruh Puskesmas harus mampu menangani ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK agar bayi lahir > 48 cm dan > 2500 gr begitu juga Desa harus ikut berkontributsi dalam penanganan ibu hamil anemia dan ibu hamil KEK, Semua balita dipantau pertumbuhan setiap bulan,Semua posyandu mampu melakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan,Semua kader mampu mendeteksi balita dengan perlambatan pertumbuhan, Semua balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan diberikan intervensi secepatnya,Semua puskesmas mampu menangani balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan, Desa berkontribusi dalam penanganan balita yang mengalami perlambatan pertumbuhan dan Lintas sektor terkait mendukung intervensi spesifik melalui peran di bidangnya masing-masing

Hal strategis dari penggunaan Dana Desa yang akan dilaksanakan TA 2023 nanti salah satunya untuk mendukung program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa

Adapun Narasumber dalam Rakor juga di hadiri oleh Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden , Drg.Agus Suprapto, M.Kes - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang PMK , DR. Teguh Setyabudi, M.PD Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H, - Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (MCDiskominforohul/Desi)

---